GassakIndonesia- Click( Yogyakarta) Kemerdekaan pers di Indonesia kembali mendapat ujian berat. Sejumlah wartawan di salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta mengaku merasa terancam oleh sekelompok orang yang diduga menjadi “beking” pejabat dan instansi tertentu.
Ancaman tersebut muncul setelah para jurnalis memberitakan hal-hal yang dinilai negatif terkait kinerja salah satu instansi pemerintah. Puncaknya, ada wartawan yang mengalami pengancaman langsung hingga dugaan penculikan.
1. KRONOLOGI: MEMBERITAKAN FAKTA, DIBALAS ANCAMAN
Menurut keterangan yang dihimpun, intimidasi bermula saat beberapa media lokal memberitakan dugaan penyimpangan dan pelayanan buruk di sebuah instansi di kabupaten tersebut.
Alih-alih diklarifikasi secara terbuka, pemberitaan itu justru memicu reaksi keras.
1.Ancaman Verbal: Wartawan didatangi sekelompok orang tak dikenal dan diperingatkan agar “tidak ikut campur urusan pejabat”.
2. Intimidasi: Ada wartawan yang motornya dirusak dan mendapat pesan bernada ancaman melalui telepon.
3. Dugaan Penculikan: Yang paling mengkhawatirkan, salah satu jurnalis sempat dibawa paksa oleh orang tak dikenal dan baru dilepaskan beberapa jam kemudian dengan peringatan agar tidak menulis lagi.
_”Kami kerja sesuai kode etik jurnalistik. Ada data, ada narasumber, ada hak jawab. Tapi yang kami dapat malah teror. Ini bukan lagi menghalangi kerja jurnalistik, ini sudah kejahatan,”_ ujar salah satu wartawan yang minta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.
2. DUGAAN ADA “BEKING” OKNUM
Yang membuat para wartawan resah adalah adanya dugaan keterlibatan orang-orang yang selama ini dikenal dekat dengan pejabat dan instansi. Mereka disebut-sebut sebagai “preman bayaran” yang tugasnya membungkam kritik media.
Situasi ini menciptakan iklim ketakutan. Beberapa media mengaku akhirnya memilih “soft” dalam pemberitaan karena khawatir keselamatan tim redaksi.
_”Kalau wartawan takut menulis fakta, lalu siapa yang mengawasi kekuasaan? Ini bahaya untuk demokrasi,”_ tegas seorang pimpinan redaksi di kabupaten tersebut.
3. PERS PUNYA PERAN PENGAWASAN – DILINDUNGI UU
Perlu ditegaskan, tugas wartawan dijamin oleh UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 ayat 3 menyebutkan secara jelas: “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.”
Menghalangi kerja jurnalistik adalah tindak pidana. Ancaman, kekerasan, bahkan penculikan terhadap wartawan adalah pelanggaran hukum yang harus diusut tuntas oleh aparat.
4. SERUAN KEPADA DEWAN PERS: JANGAN DIAM!
Melihat situasi yang semakin tidak kondusif ini, para wartawan dan organisasi profesi di DIY mendesak Dewan Pers sebagai “guru besar media” untuk segera turun tangan.
Dewan Pers diharapkan:
1. Melakukan investigasi dan verifikasi lapangan terkait dugaan kekerasan terhadap wartawan.
2. Memberikan perlindungan dan pendampingan hukum kepada wartawan korban.
3. Bersikap tegas kepada pihak-pihak yang menghalangi kerja pers.
4. Mendorong Kapolri dan Kapolda DIY untuk mengusut tuntas kasus ini sampai ke aktor intelektualnya.
Kami butuh negara hadir. Kami butuh Dewan Pers bicara. Kalau Dewan Pers diam, maka pesan yang ditangkap publik adalah wartawan boleh diteror,”_ kata perwakilan komunitas jurnalis DIY.
5. PERS BEBAS = DEMOKRASI SEHAT
Pemberitaan yang kritis bukan bentuk permusuhan. Itu adalah vitamin bagi pemerintahan agar lebih baik. Pejabat dan instansi yang bersih seharusnya tidak takut dikritik, justru harus membuka diri untuk dikoreksi.
Menutup mulut wartawan dengan ancaman dan kekerasan sama saja dengan menutup mata rakyat terhadap kebenaran.
Kami menyerukan:
1. Hentikan segala bentuk intimidasi terhadap wartawan.
2. Usut tuntas pelaku pengancaman dan dugaan penculikan.
3. Jamin kemerdekaan pers di DIY sebagai barometer demokrasi Indonesia.
Kemerdekaan pers bukan hadiah dari penguasa. Kemerdekaan pers adalah hak rakyat untuk tahu. _(team jurnalis)
