GassakIndonesia- Click( Bali) Beredar di sosial media video oknum-oknum ojek online (ojol) dan warga yang menjual lagi bahan bakar minyak dengan harga di luar nalar. Bahkan ada oknum ojol diduga menjual BBM selangit di harga Rp 150-200 ribu per botol kepada turis mancanegara.
Di sosial media pun ramai warganet menawarkan BBM dalam kemasan botol dengan harga tinggi. Dalam situasi antrian horor saat ini, sebagian warga mau tak mau memilih opsi tersebut.
Namun sebagian warga tak terima praktik ini karena dinilai oknum-oknum tersebut memanfaatkan kesempatan mencari keuntungan di tengah situasi darurat/krisis BBM Bali.
Warga menduga oknum-oknum tersebut menimbun dengan cara datang mengantre berkali-kali ke SPBU, kemudian menampung. Praktik ini menambah antrean horor di sejumlah SPBU di Badung, Denpasar, Tabanan tengah keterbatasan suplai BBM ke Bali.
Terkait kondisi ini, Kepolisian Daerah (Polda) Bali akan segera menindak oknum-oknum tersebut jika ditemukan pelanggaran hukum. Aparat di Polres- polres telah dikerahkan. Seperti kejadian di Canggu Badung langsung di atensi oleh aparat Polres Badung.
“Ya, kita sudah turunkan tim, begitu juga jajaran Polres di Bali untuk menindaklanjuti info tersebut,” tegas Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol. Ariasandy, S.I.K, Kamis 15 Oktober 2026.
Mantan Kabid Humas Polda NTT dan Kapolres TTS (Soe) ini menegaskan,
apabila ditemukan pelanggaran pidana tentunya akan ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku.
Ketika ditanya terkait delik atau tindak pidana yang akan dikenakan terhadap oknum tersebut, Kombes Pol. Ariasandy mengatakan pihak penyidik yang akan menentukan dari hasil lidik dan gelar perkara. Untuk delik pidananya berlaku untuk setiap orang yang melakukan pelanggaran pidana.
Informasi yang dihimpun Seranusa.com, praktik menjual BBM eceran tanpa izin usaha resmi terutama dengan memanfaatkan kondisi kelangkaan/antrean panjang dan menetapkan harga tinggi dapat dijerat dengan beberapa ketentuan pasal dan sanksi hukum pidana, UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
(Redaksi)
