GassakIndonesia- click – BEKASI — Kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang guru sekaligus ketua pondok pesantren di Bekasi Selatan, Kota Bekasi, menggemparkan masyarakat. Polisi telah menetapkan seorang pria berinisial MHH, berusia 28 tahun, sebagai tersangka setelah muncul dugaan bahwa lebih dari 10 santriwati menjadi korban.
Dugaan tindak pidana ini disebut berlangsung berulang kali sejak 2023 hingga September 2026.
Kasus tersebut mulai terungkap setelah keluarga salah satu korban melaporkan dugaan kekerasan seksual itu secara resmi ke Polres Metro Bekasi Kota pada Rabu, 7 Oktober 2026.
Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian melalui proses penyelidikan dan penyidikan.
Namun, perkara ini tidak berhenti pada satu orang tersangka.
Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Metro Bekasi Kota juga tengah mendalami dugaan keterlibatan tiga pihak internal pesantren lainnya, termasuk seorang petugas keamanan atau sekuriti.
Penyidik mendalami kemungkinan adanya unsur pembiaran maupun keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. Meski demikian, dugaan itu masih harus dibuktikan melalui proses hukum.
Sementara itu, polisi telah mengidentifikasi lebih dari 10 anak perempuan yang diduga menjadi korban. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring dengan perkembangan penyidikan dan masuknya informasi baru.
Kasus ini kembali menyoroti pentingnya perlindungan anak di lingkungan pendidikan, termasuk pondok pesantren yang seharusnya menjadi tempat aman bagi para santri untuk belajar, bertumbuh, dan memperdalam ilmu agama.
Ketika anak-anak berada di lingkungan pendidikan, keselamatan dan perlindungan mereka harus menjadi prioritas utama.
Penanganan perkara ini diharapkan dapat mengungkap seluruh fakta, memastikan pihak-pihak yang terbukti bersalah mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta memberikan perlindungan dan pendampingan kepada para korban.
Identitas korban, terutama anak-anak, juga harus dirahasiakan demi melindungi privasi dan masa depan mereka.
Proses hukum masih berjalan. Setiap dugaan keterlibatan pihak lain harus dibuktikan berdasarkan alat bukti dan mekanisme hukum yang berlaku.
reporter : Handan
