GassakIndonesia- Click -GUNUNGKIDUL- Proses pengisian jabatan pamong Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, menuai sorotan. Seleksi yang semestinya menjadi ruang pembuktian kompetensi dan integritas justru dipersoalkan oleh peserta yang menilai proses penilaian belum berjalan secara terbuka, transparan, dan akuntabel.
Persoalan tersebut mencuat pada Rabu (28/10/2026). Salah satu peserta seleksi jabatan Ulu-Ulu, Sartono, secara terbuka menyampaikan keberatannya terhadap mekanisme koreksi hasil ujian praktik, penanganan kendala teknis selama pelaksanaan tes, hingga dasar penyusunan soal ujian teori dan penghitungan nilai akhir peserta.
Menurut Sartono, persoalan utama bukan semata-mata hasil akhir yang diperoleh peserta, melainkan bagaimana proses penilaian dilakukan. Ia mempertanyakan mengapa koreksi hasil ujian praktik tidak dilaksanakan secara bersama-sama sehingga peserta dapat mengetahui dan memahami dasar penilaian yang diberikan.
“Proses penilaian kami anggap tidak ada keterbukaan. Di mana dalam koreksi hasil ujian praktik tidak dilakukan secara bersama-sama,” ungkap Sartono saat ditemui awak Media di kediamannya, Rabu malam.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: jika proses seleksi menjadi dasar penentuan siapa yang layak mengemban jabatan pamong, sejauh mana peserta diberi ruang untuk mengetahui dan menguji objektivitas penilaian?
Sartono juga menyoroti respons panitia pengisian maupun tim penguji ketika terjadi kendala pada komputer yang digunakan peserta saat ujian praktik. Menurut keterangannya, proses pemuatan atau loading komputer berjalan lambat dan kendala tersebut tidak mendapatkan respons sebagaimana yang diharapkannya.
Ia berharap panitia memastikan seluruh perangkat komputer dalam kondisi siap digunakan serta memiliki mekanisme penanganan gangguan teknis yang jelas. Hal itu dinilai penting agar seluruh peserta memperoleh kesempatan yang setara untuk menyelesaikan ujian tanpa dirugikan oleh persoalan teknis.
Dalam seleksi yang menentukan pengisian jabatan pelayanan publik di tingkat kalurahan, kesiapan perangkat bukan persoalan sepele. Kendati demikian, dugaan kendala teknis tersebut tetap perlu diklarifikasi kepada panitia untuk memastikan bagaimana penanganannya berlangsung dan apakah terdapat dampak terhadap pelaksanaan ujian.
Sorotan berikutnya menyangkut materi pembekalan dan dasar penyusunan soal ujian teori. Sartono mengungkapkan bahwa materi yang diberikan panitia saat pembekalan hanya dibagikan melalui grup WhatsApp dalam bentuk berkas digital. Ia mengaku tidak memperoleh buku atau panduan khusus yang memuat kisi-kisi secara lebih lengkap terkait Peraturan Desa (Perdes), Peraturan Bupati (Perbup), maupun materi pendukung lainnya.
“Terkait teori yang diberikan oleh panitia pada saat pembekalan hanya dikasih filenya melalui WhatsApp Group, tidak dikasih semacam buku terkait kisi-kisi Perdes atau Perbup,” ujarnya.
Sartono turut mempertanyakan dasar penyusunan soal ujian teori. Menurutnya, materi pembekalan yang diterima peserta terbatas pada kisi-kisi berupa sejumlah peraturan daerah, tanpa disertai buku atau materi pendukung yang lebih lengkap.
“Jangan sampai soal dibuat asal-asalan. Saat pembekalan kemarin, kami hanya diberikan kisi-kisi berupa beberapa peraturan daerah, tanpa diberikan buku atau materi pendukung yang lebih lengkap. Karena itu, saya ingin mengetahui dasar dari setiap soal yang dibuat,” ujarnya.
Keberatan tersebut menitikberatkan pada pentingnya kejelasan cakupan materi dan dasar penyusunan soal. Peserta, menurut Sartono, perlu mendapatkan penjelasan mengenai standar kompetensi yang diuji agar dapat memahami hubungan antara materi pembekalan, soal ujian, dan persyaratan jabatan yang dilamar.
Pemberian materi secara digital tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya pelanggaran. Namun, panitia tetap perlu menjelaskan standar kompetensi, cakupan materi, serta dasar penyusunan soal yang digunakan agar proses seleksi dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan.
Sartono juga mempertanyakan hasil penjumlahan akhir nilai peserta, khususnya terkait komponen tambahan pengalaman kerja. Ia menilai terdapat kejanggalan karena peserta yang memperoleh tambahan nilai pengalaman kerja, menurut pengamatannya, tidak mengalami kenaikan nilai akhir sebagaimana yang diharapkan.
“Saya berharap diadakan ujian ulang, Mas. Tadi terkait penilaian juga kurang memuaskan, di mana peserta yang memperoleh nilai tambahan pengalaman kerja, akan tetapi hasil penjumlahan akhir nilainya tidak naik,” pungkasnya.
Persoalan penghitungan nilai tersebut perlu dijawab melalui penjelasan teknis yang terukur. Panitia perlu memberikan keterangan mengenai rincian komponen penilaian, bobot setiap unsur, mekanisme penghitungan, serta hasil rekapitulasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, peserta dapat memahami apakah seluruh komponen penilaian telah diperhitungkan secara tepat.
Tanpa penjelasan yang memadai, perbedaan persepsi mengenai hasil seleksi berpotensi berkembang menjadi ketidakpercayaan terhadap penyelenggara. Sebaliknya, keterbukaan yang disertai dokumen dan dasar penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan dapat menjadi jalan untuk menjernihkan persoalan.
Atas sejumlah keberatan tersebut, Sartono berharap Pemerintah Kalurahan Jepitu mengambil langkah tegas, termasuk mempertimbangkan pelaksanaan ujian ulang apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kekeliruan atau persoalan prosedural yang memengaruhi keabsahan hasil seleksi.
Hingga berita ini disusun, matayogya.com belum memperoleh keterangan dari panitia seleksi maupun Pemerintah Kalurahan Jepitu terkait berbagai keberatan yang disampaikan Sartono. Oleh karena itu, keterangan dari pihak penyelenggara masih diperlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan berimbang mengenai pelaksanaan seleksi tersebut.
membuka ruang hak jawab bagi panitia seleksi dan Pemerintah Kalurahan Jepitu guna memberikan klarifikasi serta penjelasan resmi atas persoalan ini.
Transparansi bukan sekadar tuntutan peserta, melainkan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses pengisian jabatan pamong. Masyarakat pun berhak berharap agar setiap tahapan seleksi berlangsung sesuai aturan, dapat dipertanggungjawabkan, dan menghasilkan aparatur kalurahan yang kompeten serta berintegritas.
Penulis: Redaksi.
