GassakIndonesia- Click ( Yogyakarta) Jogja Police Watch (JPW) memberikan tanggapan atas pernyataan Kapolda DIY, Irjen Pol Langgeng Purnomo, yang menepis tuduhan bahwa pihak kepolisian memanfaatkan elemen masyarakat atau kelompok Jaga Warga untuk dibenturkan dengan pengunjuk rasa.
Polemik ini sebelumnya mencuat pascaaksi 20 Oktober 2026 di depan Gedung DPRD DIY, serta insiden sebelumnya di perempatan Gramedia Kotabaru, Kota Yogyakarta pada awal September 2026 lalu.
Kadiv Humas JPW, Baharuddin Kamba menilai pihak kepolisian selalu menggunakan diksi dugaan kesalahpahaman atau pun miskomunikasi tiap kali insiden seperti ini terulang.
“Padahal faktanya ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum sekelompok warga terhadap para peserta aksi,” kata Kamba, Sabtu (24/10/2026).
Menurutnya, bentrokan kekerasan di lapangan antara oknum sekelompok warga dengan peserta aksi sangat jelas tak terbantahkan, seperti yang terjadi dalam aksi Oktober kemarin.
Menurutnya, terdapat oknum warga yang menggunakan benda tumpul sejenis bambu untuk menyerang massa pengunjuk rasa.
JPW juga menyoroti pola ini sebagai bentuk pengulangan yang tanpa penanganan serius. Pola pemanfaatan sekelompok warga untuk berhadapan dengan peserta aksi dinilai terus terjadi tanpa ada upaya perbaikan yang nyata agar tindak kekerasan bisa dihindari.
Oleh karena itu, JPW menilai sudah seharusnya pimpinan tertinggi Polri turun tangan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pimpinan kepolisian di daerah.
“Seharusnya hal ini menjadi evaluasi dari Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto (SAS) terhadap Kapolda DIY maupun Kapolda lainnya karena gagal menjalankan fungsinya secara profesional. Jika aksi kekerasan terus terjadi dengan memanfaatkan sekelompok warga untuk dibenturkan dengan massa aksi, maka sudah selayaknya Kapolda DIY segera diganti,” ujar Kamba.
Sebab, tagline “Polisi Bersama Masyarakat” harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada massa aksi penyampaian pendapat di muka umum.
Diberitakan sebelumnya, Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo menepis tuduhan bahwa kepolisian memanfaatkan elemen masyarakat atau kelompok Jaga Warga, untuk dibenturkan dengan para pengunjuk rasa saat aksi 20 Oktober 2026 di Gedung DPRD DIY.
Kapolda menegaskan, penanganan aksi demonstrasi sepenuhnya merupakan kewenangan Polri, sedangkan kelompok Jaga Warga hanya berwenang menjaga ketertiban di lingkungan desanya masing-masing.
Pernyataan tersebut disampaikan Kapolda di Gedung Anton Sudjarwo, Mapolda DIY, pada Jumat (23/10/2026). Hal ini sekaligus meluruskan dugaan kesalahpahaman, terkait kehadiran kelompok masyarakat saat pengamanan aksi penyampaian pendapat di muka umum.
Menurutnya, fungsi pengamanan unjuk rasa sepenuhnya berada di tangan aparat kepolisian. Kelompok Jaga Warga memiliki peran yang terbatas pada lingkup geografis lokal dan tidak ditugaskan untuk menghadapi massa aksi demonstrasi.
“Jadi begini, kalau Jaga Warga, dia sebatas di lingkungannya, desa. Jadi, menjaga geografi desa ini dari ancaman, sebatas itu. Termasuk juga untuk komunitas, contohnya menjaga supaya enggak pecah (keributan) di sana. Hanya sebatas itu yang paling benar,” kata Irjen Langgeng.
“Kami tidak ada keputusan, tidak untuk membenturkan, tidak ada. Itu namanya menciptakan proxy, tidak. Itu bagian dari evaluasi dan itu sudah kami komunikasikan,” imbuhnya.
(Redaksi)
