RATNO PINTOYO MINTA DPP SEGERA EVALUASI HASIL MUSDA PARTAI GOLKAR GUNUNG KIDUL YANG CACAT AD /ART PARTAI

GassakIndonesia- Clik – GUNUNGKIDUL – Polemik Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Kabupaten Gunungkidul memasuki babak baru. Setelah pelaksanaan Musda diambil alih oleh DPD Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan digelar di kantor DPD Golkar DIY, Senin (9/11/2026), sejumlah pengurus kecamatan (PK) justru menyatakan menolak hasil forum tersebut. Mereka menilai pelaksanaan Musda tidak sah karena diduga mengabaikan mekanisme organisasi serta ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
‎
‎Koordinator PK Partai Golkar Gunungkidul, Supriyono, mengatakan, Musda XI sejatinya telah direncanakan berlangsung pada 8 November 2025. Namun, agenda pergantian kepemimpinan tersebut terus mengalami penundaan hingga November 2026.
‎
‎Menurut dia, penundaan yang berlangsung hampir satu tahun itu tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik internal partai. Persoalan semakin mengemuka ketika pelaksanaan Musda yang semestinya menjadi kewenangan DPD Golkar Gunungkidul justru diambil alih oleh kepengurusan tingkat provinsi.
‎
‎”Musda ini terkesan sengaja diundur-undur. Ada sejumlah indikasi penyimpangan terhadap aturan organisasi, baik AD/ART maupun ketentuan yang ditetapkan DPP Partai Golkar. Karena itu, kami mempertanyakan dasar dan mekanisme pengambil alihan Musda oleh DPD provinsi,” kata Supriyono, Senin (9/11/2026).
‎
‎Supriyono menjelaskan, sebelum Musda digelar, pihaknya bersama sejumlah pengurus kecamatan telah berupaya menyampaikan aspirasi melalui berbagai mekanisme dialog. Mereka meminta agar Musda dilaksanakan sesuai tata tertib, AD/ART, serta tahapan organisasi yang berlaku.
‎
‎Namun, upaya tersebut, menurut Supriyono, tidak mendapatkan tanggapan sebagaimana yang diharapkan dari jajaran DPD Golkar DIY maupun kepengurusan Golkar Gunungkidul.
‎
‎”Dari tingkat akar rumput, kami sudah berupaya menempuh jalur komunikasi dan dialog. Aspirasi sudah kami sampaikan agar Musda dilaksanakan sesuai aturan. Namun, suara kami tidak mendapatkan respons yang memadai. Sekarang, apa yang kami khawatirkan justru terjadi. Musda digelar dengan sejumlah persoalan yang kami nilai menyimpang dari mekanisme organisasi,” ujarnya.
‎
‎Atas dasar itu, Supriyono menegaskan, pihaknya tidak mengakui agenda yang berlangsung pada Senin tersebut sebagai Musda yang sah.
‎
‎”Agenda hari ini, Senin, 9 November 2026, kami nyatakan bukan Musda yang sah. Sebab, sebuah Musda harus dilaksanakan dengan menaati tata tertib dan tahapan yang telah ditetapkan. Mekanisme organisasi tidak boleh diabaikan hanya demi kepentingan tertentu,” katanya.
‎
‎Selain mempersoalkan pengambilalihan Musda, PK Golkar Gunungkidul juga menyoroti pembentukan pelaksana tugas (Plt) pengurus kecamatan menjelang pelaksanaan forum tersebut.
‎
‎Supriyono menyebut, pembentukan Plt PK dilakukan secara mendadak oleh Plt Ketua DPD Golkar Gunungkidul, Heri Nugroho. Padahal, menurut dia, kepengurusan PK sebelumnya masih memiliki legitimasi organisasi dan tetap menjalankan tugas berdasarkan ketentuan perpanjangan masa jabatan.
‎
‎Kondisi itu dinilai janggal karena pembentukan Plt dilakukan menjelang Musda, ketika posisi PK memiliki arti penting dalam proses pengambilan keputusan organisasi.
‎
‎”Berdasarkan Bab XV tentang Aturan Peralihan Pasal 75, pembentukan Plt harus mengacu pada ketentuan organisasi. Plt dapat dibentuk apabila pimpinan berhalangan tetap atau terjadi pelanggaran berat. Karena itu, kami mempertanyakan dasar pembentukan Plt PK, sementara kepengurusan sebelumnya masih memiliki legitimasi,” ungkapnya.
‎
‎Ia mengakui masa kepengurusan PK telah berakhir pada November 2026. Namun, berakhirnya masa jabatan tersebut, menurut dia, tidak serta-merta menghapus kewenangan pengurus yang sedang menjabat.
‎
‎”Memang masa jabatan kami telah berakhir. Namun, AD/ART mengatur bahwa apabila masa kepengurusan pimpinan provinsi, kabupaten, hingga kecamatan berakhir, kepengurusan tetap diperpanjang sampai Musda dilaksanakan. Artinya, kami masih memiliki kedudukan sebagai PK berdasarkan ketentuan organisasi,” tegasnya.
‎
‎Supriyono menilai pembentukan Plt PK tanpa dasar yang jelas berpotensi memengaruhi komposisi pemilik hak suara dalam Musda. Ia pun mempertanyakan apakah langkah tersebut berkaitan dengan kepentingan tertentu dalam proses pemilihan ketua DPD Golkar Gunungkidul periode 2026–2031.
‎
‎Menurut dia, rangkaian persoalan tersebut menjadi catatan serius bagi kepemimpinan Golkar di tingkat provinsi maupun kabupaten. Ia menilai pelaksanaan Musda kali ini justru memperlihatkan persoalan tata kelola organisasi yang semestinya dijaga oleh seluruh kader.
‎
‎Kritik serupa disampaikan pengamat kebijakan publik sekaligus politikus senior dan penasihat DPD Golkar Gunungkidul, Ratno Pintoyo. Ia menilai dinamika menjelang hingga pelaksanaan Musda XI memperlihatkan adanya persoalan serius dalam penghormatan terhadap aturan organisasi.
‎
‎Ratno bahkan menyebut Musda Golkar Gunungkidul kali ini sebagai salah satu proses reorganisasi paling buruk karena dinilai mengabaikan posisi dan hak pengurus kecamatan.
‎
‎”Musda yang diundur hampir satu tahun ini merupakan proses reorganisasi paling brutal. Menurut saya, ini bukan Musda yang berjalan sebagaimana mestinya. Ini justru seperti ‘sulapan’ Pak Singgih untuk menyunat hak para PK yang secara organisasi masih memiliki hak suara sah,” ujar Ratno.
‎
‎Ia menyayangkan pengurus kecamatan yang selama ini menjadi bagian dari mesin organisasi justru tidak dilibatkan sebagaimana mestinya dalam momentum pergantian kepemimpinan.
‎
‎Menurut Ratno, pengabaian terhadap aspirasi pengurus di tingkat kecamatan dapat mencederai prinsip demokrasi internal partai. Sebab, PK bukan sekadar struktur pelengkap, melainkan bagian dari organisasi yang memiliki kedudukan dan hak sesuai ketentuan partai.
‎
‎”Teman-teman PK selama ini ikut berjuang membesarkan Golkar di tingkat bawah. Mereka bekerja untuk partai, menjaga basis, dan menjalankan kegiatan organisasi. Tetapi ketika Musda digelar, justru mereka ditinggalkan. Ini mencerminkan pola kepemimpinan yang tidak baik,” katanya.
‎
‎Ratno menyatakan tidak akan berhenti pada kritik. Ia berencana mengambil langkah konkret dengan menyampaikan surat kepada DPP Partai Golkar agar pelaksanaan Musda XI Gunungkidul dievaluasi.
‎
‎Ia meminta DPP turun tangan untuk memeriksa proses penyelenggaraan Musda, termasuk dasar pengambilalihan kewenangan, pembentukan Plt PK, serta pemenuhan hak suara pengurus kecamatan.
‎
‎Ratno juga menilai kepemimpinan DPD Golkar Gunungkidul dan DPD Golkar DIY perlu dievaluasi apabila dugaan pelanggaran mekanisme organisasi tersebut terbukti.
‎
‎”Jangan sampai aturan organisasi hanya dijadikan formalitas. DPP harus melihat persoalan ini secara objektif. Kalau memang ada tahapan yang dilanggar dan hak kader yang diabaikan, harus ada evaluasi dan pertanggungjawaban,” ujarnya.
‎