GassakIndonesia- click – GUNUNGKIDUL— Proyek pembangunan dan peningkatan sarana-prasarana wisata Watugendong di Kalurahan Beji, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, dengan nilai anggaran Rp763.252.700 menjadi sorotan. Pasalnya, papan informasi kegiatan Tahun Anggaran 2026 mencantumkan metode pelaksanaan **swakelola**, sementara informasi yang beredar menyebut pekerjaan fisik tersebut diduga melibatkan pihak ketiga atau rekanan dari wilayah Wonosari.
Tak hanya soal metode pelaksanaan, pantauan di lapangan juga menemukan penggunaan **batu keprus untuk pekerjaan pasangan**. Temuan ini memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian material yang digunakan dengan spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya (RAB), serta dokumen perencanaan proyek.
Dua hal tersebut perlu mendapat penjelasan terbuka dari pihak pelaksana maupun Pemerintah Kalurahan Beji. Apakah pekerjaan benar-benar dilaksanakan sesuai mekanisme swakelola? Apakah material yang digunakan telah sesuai spesifikasi? Dan bagaimana pengawasan atas proyek yang dibiayai dari anggaran publik tersebut dilakukan?
Hingga kini, informasi mengenai keterlibatan rekanan masih perlu diverifikasi. Demikian pula, penggunaan batu keprus tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran. Penilaiannya harus didasarkan pada jenis pekerjaan, spesifikasi teknis, dokumen kontrak atau perencanaan yang berlaku, serta hasil pemeriksaan teknis.
Anggaran Rp763 Juta, Metode Swakelola Jadi Sorotan
Berdasarkan dokumentasi papan informasi kegiatan yang diperoleh, proyek pembangunan dan peningkatan sarana-prasarana pariwisata tersebut berlokasi di kawasan wisata Watugendong, Kalurahan Beji, Kapanewon Ngawen. Kegiatan tercatat menggunakan anggaran APBKal Tahun Anggaran 2026, dengan nilai Rp763.252.700 dan waktu pelaksanaan 120 hari kalender.
Papan proyek mencantumkan metode pelaksanaan swakelola. Artinya, mekanisme pelaksanaan kegiatan perlu ditelusuri berdasarkan kategori swakelola yang digunakan, pihak yang ditetapkan sebagai pelaksana, serta pembagian tanggung jawab dalam pekerjaan.
Lingkup kegiatan terbilang cukup luas, meliputi pembangunan area *camping ground*, reservoir air dan sumur, penataan lanskap area *playground*, talud pengaman, jalur pedestrian di area gazebo, kandang satwa dan kolam retensi, toilet dan kamar mandi komunal, *amphitheater* dan plaza, hingga pembangunan anak tangga naik.
Dengan cakupan pekerjaan dan nilai anggaran tersebut, keterbukaan mengenai pelaksana, penggunaan material, volume pekerjaan, dan pengawasan menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban kegiatan.
Dugaan Keterlibatan Rekanan Perlu Dibuktikan
Informasi yang berkembang di masyarakat menyebut pekerjaan tersebut diduga dikerjakan oleh pihak ketiga dari wilayah Wonosari. Informasi ini menjadi salah satu fokus penelusuran, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan adanya penyimpangan.
Dalam praktik pengadaan, keterlibatan pihak luar tidak otomatis bertentangan dengan swakelola. Pembelian material dari pemasok, penyewaan alat, atau penggunaan tenaga ahli tertentu harus dibedakan dari penyerahan pekerjaan utama kepada kontraktor.
Karena itu, hal mendasar yang perlu diperiksa ialah siapa yang secara resmi ditetapkan sebagai pelaksana, siapa yang mengendalikan pekerjaan sehari-hari, siapa yang merekrut dan membayar tenaga kerja, serta bagaimana pengadaan material dan penggunaan peralatan dilakukan.
Apabila pekerjaan utama ternyata diserahkan kepada rekanan untuk dilaksanakan seperti pekerjaan kontraktual biasa, mekanisme tersebut perlu diuji terhadap kategori swakelola dan ketentuan yang berlaku. Namun, kesimpulan mengenai pelanggaran baru dapat ditarik setelah dokumen dan fakta lapangan diperiksa secara menyeluruh.
Batu Keprus di Lapangan, Bagaimana dengan Spesifikasi?
Selain persoalan metode pelaksanaan, pantauan di lapangan mendapati penggunaan batu keprus untuk pekerjaan pasangan.
Temuan ini perlu ditindaklanjuti dengan memeriksa spesifikasi teknis masing-masing pekerjaan. Apakah batu keprus memang diperbolehkan dalam dokumen teknis? Apakah ukuran, mutu, dan cara pemasangannya memenuhi persyaratan? Apakah material tersebut sesuai dengan peruntukan pasangan yang dikerjakan?
Pertanyaan itu penting karena kesesuaian material tidak cukup dinilai hanya berdasarkan penampilan visual. Pemeriksaan harus mengacu pada RAB, gambar kerja, spesifikasi teknis, serta ketentuan mutu yang ditetapkan untuk pekerjaan terkait.
Jika material yang digunakan tidak sesuai spesifikasi, kondisi tersebut perlu dicatat dan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis oleh pihak yang berwenang. Sebaliknya, jika material tersebut memang diperbolehkan dan memenuhi persyaratan, penjelasan teknis diperlukan agar tidak muncul kesimpulan yang keliru.
Dengan demikian, penggunaan batu keprus menjadi objek pemeriksaan yang patut diklarifikasi, bukan dasar untuk langsung menuduh adanya penyimpangan.
Regulasi Swakelola Harus Menjadi Acuan
Ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah mengenal mekanisme swakelola dengan kategori dan persyaratan pelaksanaan yang berbeda. Pedoman swakelola antara lain diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 merupakan perubahan atas ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Meski demikian, penerapan regulasi tersebut pada proyek Watugendong perlu dilihat berdasarkan sumber dan karakter anggaran, status kegiatan, ketentuan pengadaan yang berlaku bagi pemerintah kalurahan, serta dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan.
Oleh sebab itu, pemeriksaan tidak cukup hanya membandingkan tulisan “swakelola” pada papan proyek dengan informasi mengenai adanya rekanan. Harus dipastikan terlebih dahulu kategori swakelolanya, aturan yang berlaku, dan bentuk keterlibatan pihak luar dalam kegiatan tersebut.
Dokumen yang relevan antara lain penetapan tim pelaksana dan pengawas, rencana kerja, RAB, spesifikasi teknis, catatan pembelian material, daftar tenaga kerja, laporan kemajuan, serta dokumen pertanggungjawaban dan serah terima hasil pekerjaan.
Pemerintah Kalurahan Beji Perlu Beri Penjelasan
Untuk menjaga transparansi dan menghindari kesimpangsiuran informasi, Pemerintah Kalurahan Beji perlu memberikan penjelasan mengenai sejumlah hal.
Pertama, siapa pelaksana resmi proyek dan termasuk kategori swakelola apa kegiatan tersebut? Kedua, apakah benar terdapat rekanan dari Wonosari yang mengerjakan pekerjaan utama, atau keterlibatannya hanya sebagai pemasok material maupun penyedia alat?
Ketiga, bagaimana mekanisme pembayaran tenaga kerja dan pengadaan material? Keempat, apakah batu keprus yang digunakan telah sesuai dengan spesifikasi teknis dan RAB? Kelima, siapa yang melakukan pengawasan mutu, volume, dan progres pekerjaan?
Jawaban atas pertanyaan tersebut diperlukan untuk menguji kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.
Transparansi Tak Cukup Hanya Lewat Papan Proyek
Papan informasi merupakan bentuk awal keterbukaan kepada masyarakat. Namun, akuntabilitas proyek bernilai ratusan juta rupiah harus dapat ditelusuri melalui dokumen dan kondisi pekerjaan di lapangan.
Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai penggunaan anggaran sesuai ketentuan keterbukaan informasi, sementara pihak pelaksana berkewajiban mempertanggungjawabkan pekerjaan berdasarkan aturan yang berlaku.
Pengawasan publik bukanlah bentuk penghakiman. Sebaliknya, klarifikasi dan pemeriksaan berbasis bukti diperlukan agar proyek pembangunan wisata benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menyisakan persoalan di kemudian hari.
Hingga berita ini disusun, dugaan keterlibatan rekanan dan kesesuaian penggunaan batu keprus masih memerlukan verifikasi serta klarifikasi dari pihak terkait. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi Pemerintah Kalurahan Beji, pelaksana kegiatan, maupun pihak lain yang berkepentingan untuk memberikan penjelasan berdasarkan fakta dan dokumen.
(Redaksi)
