GassakIndonesia- click- YOGYAKARTA — Aksi demonstrasi Aliansi Masyarakat Sipil di Simpang Empat Gramedia, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Yogyakarta, Selasa (1/9/2026), berubah menjadi ricuh setelah sekelompok orang yang mengaku sebagai warga Jogja mendatangi lokasi dan mendesak massa aksi untuk membubarkan diri.
Aksi yang dimulai sejak sekitar pukul 16.00 WIB itu diikuti ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat sipil dan mahasiswa. Massa memadati kawasan Simpang Empat Gramedia dan menyampaikan sejumlah tuntutan melalui orasi.
Salah satu tuntutan yang disuarakan adalah desakan agar kasus kematian Bambang Setiawan, penjual cermin yang tewas dalam kericuhan di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, pada 27 Agustus 2026, diusut secara tuntas.
Selain itu, massa juga menyoroti sejumlah persoalan lain, mulai dari penanganan korban dalam rangkaian aksi sebelumnya, kebijakan pemerintah, kesejahteraan guru, anggaran pertahanan, persoalan pendidikan, hingga penanganan berbagai bencana dan kebakaran hutan.
Massa juga menyuarakan tuntutan agar negara mengambil tindakan terhadap organisasi masyarakat yang dinilai melakukan tindakan anarkis dan menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.
Namun, aksi yang berlangsung di tengah salah satu simpang utama Kota Yogyakarta itu menimbulkan dampak terhadap lalu lintas. Akses kendaraan di kawasan tersebut terganggu karena perempatan dipadati massa.
Sekitar pukul 19.00 WIB, ketegangan mulai pecah ketika sekelompok orang mendatangi lokasi aksi. Berdasarkan laporan detikJogja, kelompok tersebut mengaku sebagai warga Jogja dan meminta demonstrasi dihentikan.
Alasan mereka, penutupan jalan telah mengganggu aktivitas masyarakat dan berdampak terhadap kegiatan ekonomi warga.
Dalam dialog yang berlangsung di lokasi, perwakilan kelompok tersebut menyoroti dampak aksi terhadap pelaku usaha kecil dan warga yang membutuhkan akses jalan.
“Ini jalan besar, ekonomi juga mati! UMKM tukang becak ndak bisa lewat. Mereka juga rakyat!” ujar salah seorang perwakilan kelompok tersebut sebagaimana dikutip dari laporan detikJogja.
Pernyataan itu dibalas oleh peserta aksi yang menegaskan bahwa mereka juga bagian dari masyarakat.
“Kami juga rakyat, Pak!” jawab salah seorang massa aksi.
Adu mulut kemudian berubah menjadi ketegangan. Massa dari kedua kelompok sempat terlibat aksi saling kejar dan kericuhan hingga ke arah Jalan Cik Di Tiro. Aparat kepolisian kemudian berupaya memisahkan kedua kelompok.
Situasi sempat mereda. Namun, ketegangan kembali terjadi sekitar pukul 20.30 WIB ketika kelompok yang mengaku sebagai warga Jogja kembali mendesak massa untuk meninggalkan lokasi.
Setelah melalui perundingan, kedua pihak sempat mencapai kesepakatan untuk membubarkan diri sekitar pukul 21.50 WIB.
Namun situasi kembali memanas sekitar pukul 22.00 WIB. Laporan lapangan menyebut terjadi kericuhan susulan hingga ke kawasan depan Kantor BRI. Personel Dalmas dan aparat kepolisian bergerak untuk memisahkan kedua kelompok.
Tim medis dan ambulans juga terlihat berada di lokasi saat kericuhan berlangsung.
Situasi akhirnya berangsur kondusif sekitar pukul 22.15 WIB. Massa meninggalkan lokasi, sementara aparat masih berjaga dan arus lalu lintas kemudian kembali dibuka.
Hingga laporan media yang ditelusuri, belum terdapat keterangan resmi mengenai jumlah pasti orang yang mengalami luka maupun adanya korban meninggal akibat kericuhan tersebut.
Identitas kelompok yang mendesak pembubaran aksi juga belum diumumkan secara resmi sebagai organisasi atau kelompok tertentu. Karena itu, penyebutan “sekelompok orang yang mengaku sebagai warga Jogja” menjadi istilah yang lebih tepat berdasarkan laporan media yang tersedia.
Kericuhan ini kembali memunculkan perdebatan mengenai batas antara hak menyampaikan pendapat di muka umum dan dampak aksi terhadap aktivitas masyarakat.
Di satu sisi, demonstrasi merupakan bagian dari kebebasan menyampaikan aspirasi. Namun di sisi lain, penutupan jalan dalam waktu lama juga berdampak terhadap mobilitas dan aktivitas ekonomi warga.
Bagaimana pendapat kalian?
Apakah aksi demonstrasi di ruang publik harus tetap diperbolehkan meski menyebabkan akses jalan terganggu? Atau perlu ada batas dan mekanisme yang lebih tegas agar hak menyampaikan aspirasi tetap berjalan tanpa mengganggu aktivitas masyarakat?
yohanes
